Kabarpublic.com – Rencana pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 872 Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.
Aksi penolakan tersebut memicu bentrokan antara warga dan aparat keamanan pada Jumat (5/12/2025).
Kericuhan terjadi saat alat berat ekskavator mulai memasuki area perkebunan milik warga. Alat berat langsung melakukan pembukaan lahan dan merobohkan sejumlah tanaman yang selama ini dikelola masyarakat.
Situasi memanas ketika warga berusaha menghentikan aktivitas tersebut, hingga terjadi dorong-mendorong dan ketegangan dengan aparat yang berjaga di lokasi.
Dandim 1403/Palopo, Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro, menjelaskan bahwa pembangunan markas tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang sudah lama direncanakan.
Pihaknya, kata dia, berpedoman pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Iye’, jadi kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari pembangunan Yon TP yang merupakan program strategis nasional yang sudah berbulan-bulan tertunda. Kami berpedoman pada NPHD dari Pemprov Sulsel dimana lahan tersebut merupakan hibah dari provinsi,” ujarnya, saat di konfimasi, Sabtu 6 Desember 2025, malam.
Letkol Windra mengakui adanya ketegangan yang terjadi saat proses awal pembukaan lahan. Meski demikian, ia menegaskan langkah penanganan tetap dilakukan secara persuasif.
“Kemarin memang proses hari pertama clearing lahan banyak warga yang merasa tidak puas, tapi tetap kami kedepankan pendekatan humanis. Meski ada insiden di mana oknum warga melakukan provokasi dan mengancam menggunakan sajam,” jelasnya.
Ia menyebut situasi kini telah terkendali dan proses pengerjaan dilanjutkan kembali dengan kondisi yang lebih kondusif.
“Alhamdulillah situasi sudah terkendali dan hari ini pekerjaan kembali berlangsung dengan baik,” tambahnya.
Terkait lahan yang digarap warga, Windra menyampaikan bahwa proses kompensasi berupa dana kerahiman telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memiliki tanaman di wilayah tersebut.
“Proses kompensasi dari Bupati sudah diberikan beberapa hari lalu kepada warga yang memiliki pohon di dalam lokasi pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, warga setempat menyatakan keberatan atas aktivitas pembukaan lahan tersebut.
Sebelumnya sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan antara warga dan aparat, di mana masyarakat mengklaim telah mendapat intimidasi selama mempertahankan lahan.
Haryono, koordinator aksi dengan massa sekitar 100 orang, menegaskan warga hanya ingin mempertahankan tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
“Kami sudah melakukan aksi protes, tapi penggusuran tetap dilanjutkan. Tanaman masyarakat mulai ditebang begitu saja,” tutur Haryono (**)
