Kabarpublic.com – Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Palopo, Senin (10/02/2025).
Mereka menuntut kejelasan mengenai status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta mempertanyakan nasib tenaga honorer yang berstatus PPPK paruh waktu.
Para tenaga honorer menyampaikan keluhan dan harapan terkait proses pengangkatan dan status mereka sebagai PPPK.
Mereka meminta kepastian mengenai penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status hukum mereka dalam rangka mengamankan masa depan pekerjaan mereka di pemerintahan.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerbitan NIP untuk tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu.
“Terkait status PPPK di Kota Palopo, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai penerbitan NIP bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi,” ujar Darwis.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk tenaga honorer telah dialokasikan dan akan didistribusikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kata dia, untuk penerbitan NIP bagi PPPK, Darwis menjelaskan bahwa proses tersebut dijadwalkan akan selesai pada Juni 2025.
“Anggaran sudah kami siapkan dan akan disalurkan ke OPD masing-masing. Untuk penerbitan NIP, BKN Pusat dijadwalkan mengeluarkannya pada Juni 2025,” jelasnya.
Darwis juga mengimbau para tenaga honorer untuk tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat terkait data honorer dan penerbitan NIP.
Ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut bukan sepenuhnya di tangan pemerintah daerah.
“Saya meminta tenaga honorer untuk bersabar. Keputusan ini bukan sepenuhnya di tangan kami. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait status tenaga honorer,” kata Darwis.
Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Palopo, Ahmad, mengungkapkan bahwa telah diturunkannya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ke masing-masing OPD sebagai langkah awal untuk memastikan anggaran bagi tenaga honorer.
“RKA sudah diturunkan ke masing-masing OPD, dan tidak akan ada perubahan sebelum masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” ujarnya.
Ahmad menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan para tenaga honorer terkait perkembangan hasil pertemuan dengan DPRD dan langkah selanjutnya dalam proses pengangkatan PPPK. (*)
