Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024.
Dari target sebesar Rp 15,092 miliar, hingga awal Desember 2024, capaian hanya mencapai Rp 10,494 miliar atau sekitar 69,5 persen.
Koordinator Forum Pemuda Peduli Kebijakan dan Lingkungan (FP2KEL), Ismail Ishak, meminta Inspektorat Kabupaten Luwu segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pemasukan retribusi daerah.
Menurutnya, capaian PAD yang jauh dari target menunjukkan lemahnya kinerja OPD dalam merealisasikan potensi pendapatan.
“Ukuran keberhasilan OPD bukan hanya pada pelayanan publik, tetapi juga sejauh mana mereka mampu merealisasikan target PAD yang telah dibebankan. Namun, data menunjukkan banyak OPD yang gagal mencapai target tersebut. Ini perlu diperjelas, karena jika tidak, ada potensi anggapan terjadi kebocoran PAD,” ujar Ismail, Minggu (29/12).
Ia menyoroti salah satu sektor yang jauh dari target, yakni retribusi tepi jalan umum. Dari target Rp 500 juta, realisasinya hanya Rp 111 juta lebih atau sekitar 22 persen.
“Selama tahun 2024, aktivitas di tepi jalan umum, khususnya di kawasan Warkop dan warung makan di Belopa, cukup ramai. Mobil-mobil sering terlihat parkir di tepi jalan umum. Namun, pemasukan dari sektor ini sangat minim. Hal ini sangat memprihatinkan,” kata Ismail.
Hal serupa terjadi pada sektor retribusi pemakaian alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Luwu. Dari target sebesar Rp 2,242 miliar, realisasi hanya Rp 100 juta lebih atau sekitar 4 persen.
“Pajak dan retribusi adalah primadona pemasukan Pemkab Luwu. Namun, kenyataannya banyak sektor yang tidak memenuhi target. Kami khawatir ada kebocoran PAD yang perlu diaudit, apalagi tahun ini juga merupakan tahun politik menjelang Pilkada Luwu,” tambahnya.
Ismail mendesak Inspektorat Luwu untuk segera bertindak melakukan pemeriksaan terhadap OPD-OPD terkait.
“Jika ada kebocoran, hal ini harus segera diperbaiki agar pemerintahan yang baru nantinya dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (**)
