Kabarpublic.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan dan perpanjangan runway Bandara Bua seluas 12,8 hektare di Kabupaten Luwu, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bua, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, dan dihadiri oleh pemerintah daerah serta masyarakat yang terdampak rencana pembangunan.
Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur, khususnya transportasi udara.
Menurutnya, Bandara Bua memiliki peran strategis sebagai pintu masuk utama ke wilayah Luwu Raya, serta simpul penting dalam mendukung ekonomi, pariwisata, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat.
“Runway yang lebih memadai memungkinkan pesawat berkapasitas besar mendarat dan terbang, sehingga mobilitas barang dan manusia semakin efisien. Ini akan membuka peluang investasi, memperluas akses pasar, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dhevy.
Ia menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Pemerintah berkomitmen menghormati hak-hak masyarakat dan memastikan proses ganti rugi dilakukan secara adil melalui appraisal independen.
“Pemerintah Kabupaten Luwu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak diperhatikan dengan baik dan profesional,” tegasnya.
Dhevy juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif demi kelancaran tahapan yang berlangsung.
Kepala Dinas Perkimtan Sulsel, Ir. Nining Wahyuni, menjelaskan bahwa pengembangan runway Bandara Bua merupakan kelanjutan dari program yang telah dimulai pada 2022.
Kala itu, penetapan lokasi sudah dilakukan, namun sebagian pembayaran lahan tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Pada 2023 dan 2024, anggaran kembali dilakukan refocusing, sehingga proses pengadaan tanah ikut tertunda.
“Alhamdulillah di tahun 2025 kita kembali menganggarkan dan bisa melanjutkan tahapan ini. Karena terpending sekitar dua tahun, maka kami kembali melakukan perencanaan pengadaan tanah,” jelasnya.
Nining menambahkan bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) telah diverifikasi dan direkomendasikan untuk dilanjutkan.
Adapun kebutuhan lahan pembangunan runway berada di dua desa: Desa Tanarigella seluas 16.404 m² (1,64 ha), Desa Pabbaresseng seluas 111.868 m² (11,18 ha) dengan total keseluruhan mencapai 12,83 hektare.
“Jika masyarakat setuju dan sepakat, pekan depan ditargetkan pembayaran ganti rugi dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa nilai ganti rugi tetap mengacu pada hasil appraisal tahun 2022 sesuai regulasi karena objek yang sama hanya dapat dinilai sekali.
Nining optimistis pembangunan runway Bandara Bua akan meningkatkan pelayanan angkutan udara, mempercepat akses ke Luwu dan daerah sekitarnya, serta memperkuat mobilitas penumpang dan barang.
“Tujuannya mendukung pengembangan prasarana bandara dan transportasi udara guna meningkatkan sektor ekonomi, sosial budaya, serta kepariwisataan di Kabupaten Luwu,” tuturnya.
Pemerintah berharap proyek ini memberikan manfaat luas bagi masyarakat Luwu, Toraja, Toraja Utara, dan kawasan Luwu Raya pada umumnya.
Dengan runway yang memadai untuk pesawat besar seperti Boeing, wilayah ini diproyeksikan menjadi kawasan yang semakin terbuka dan terhubung dengan berbagai daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kepala Dinas Perkimtan Sulsel Ir. Nining Wahyuni, perwakilan Kanwil ATR/BPN Sulsel, Tim Appraisal, Kepala Bappelitbangda Luwu Moh. Arsal, Kepala Dinas PUTR Luwu Ikhsan As’ad, Kadishub Luwu Supriadi, Camat Bua H. Satti Latief, serta kepala desa dari Pabbaresseng, Tanarigella, dan Sakti. (**)
