Kabarpublic.com – Sebanyak lebih dari 600 tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima tunjangan mengikuti kegiatan validasi dan verifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, pada 15–16 Juni 2025 di Gedung Esse Gallareng, Belopa.
Kegiatan ini bertujuan memastikan keakuratan data penerima serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Daerah (TKD) yang dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Palanggi, proses ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas dalam pengelolaan tunjangan bagi tenaga non ASN.
“Kegiatan ini tidak hanya memastikan data yang valid, tetapi juga memberikan kepastian bagi tenaga non ASN yang telah berkontribusi dalam mendukung program pemerintah. Insya Allah setelah data tervalidasi akan segera dibuatkan SK Bupati dan akan diserahkan langsung oleh Pak Bupati,” ujar Andi Palanggi.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi pendidikan dan lembaga mitra pemerintah yang berperan aktif dalam pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan.
Validasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen agar hak-hak peserta dapat tersalurkan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, dalam arahannya mengingatkan pentingnya profesionalisme seluruh tenaga pendidikan, baik ASN maupun non ASN.
“Bekerja profesional berarti menjalankan tugas dengan standar tinggi, menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki integritas. Kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, dan kemauan untuk terus belajar juga sangat penting,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses, panitia menyediakan empat meja verifikasi serta sistem antrean terorganisir guna menghindari penumpukan peserta.
Kepala sekolah dan guru yang hadir diwajibkan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
Salah satu peserta, Rahmawati, menyampaikan apresiasinya terhadap proses pelayanan yang dinilai efisien.
“Kami sangat mengapresiasi efisiensi pelayanan ini. Prosesnya cepat dan jelas, tidak berbelit-belit,” ungkapnya.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tenaga non ASN, yang telah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Hasil dari kegiatan verifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyaluran tunjangan pada tahap berikutnya serta sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem ke depan.
Dengan proses yang lebih tertib dan transparan, diharapkan kesejahteraan tenaga non ASN semakin terjamin, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Luwu terus meningkat. (**)
