Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menetapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai respons terhadap aspirasi dan kondisi masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan langsung keputusan tersebut di ruang kerjanya, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami kegelisahan masyarakat terkait penyesuaian pajak, sehingga langkah-langkah yang diambil tetap berlandaskan regulasi serta kondisi riil di lapangan.
“Kebijakan ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan stabilitas di Kabupaten Luwu,” ujar Patahudding.
Adapun kebijakan yang ditetapkan Pemkab Luwu meliputi:
1. Pembebasan PBB-P2 tahun anggaran 2025 bagi masyarakat miskin ekstrem dan Legiun Veteran RI.
2. Evaluasi tarif secara bertahap, khususnya pada objek pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2025, disertai pembukaan posko pengaduan di 22 kecamatan.
3. Keringanan, penundaan, penghapusan denda, serta relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan.
4. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil dan memperluas pemahaman manfaat PBB-P2.
5. Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat.
Bupati menegaskan, Pemkab Luwu berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial serta kondusivitas daerah.
