Kabarpublic.com – Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia pada 2025, Kabupaten Luwu justru mencatat capaian membanggakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu merilis data terbaru yang menempatkan Luwu sebagai salah satu dari lima daerah dengan penurunan angka kemiskinan tercepat di Sulawesi Selatan.
Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, S.Pt, mengungkapkan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Luwu turun dari 11,70 persen pada 2024 menjadi 10,97 persen pada 2025.
Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,73 persen atau setara 2.480 orang, dari 44.240 jiwa menjadi 41.760 jiwa penduduk miskin.
“Penurunan ini menjadikan Luwu berada di peringkat ke-4 dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam hal percepatan penurunan kemiskinan, setelah Parepare (0,83 persen), Pangkep (0,81 persen), dan Luwu Timur (0,76 persen),” jelas Andi Cakra di Luwu, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari berbagai program pembangunan kerakyatan yang digulirkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Patahudding dan Wakil Bupati Muh Dhevy Bijak Pawindu.
Sejumlah program di antaranya bantuan sosial, pemberian bibit bagi petani, serta dorongan terhadap penciptaan lapangan kerja melalui investasi perusahaan di Luwu.
Lebih jauh, hasil Susenas 2025 juga menunjukkan perbaikan pada indikator lain. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025. Sementara indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,53 poin menjadi 0,28 poin.
“Dengan kondisi ini, Pemkab Luwu semakin memiliki peluang besar untuk menekan angka kemiskinan hingga ke level satu digit dalam beberapa tahun ke depan,” tegas Andi Cakra.
Ia menambahkan, penghitungan angka kemiskinan dilakukan berdasarkan dua variabel utama, yakni pengeluaran untuk konsumsi makanan (beras, ikan, telur, kapurung, rokok, dan lainnya) serta pengeluaran non-makanan (listrik, air PDAM, cicilan kendaraan, dan kebutuhan rutin lain).
“Data ini adalah bukti bahwa program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar menyentuh masyarakat. Harapannya, tren penurunan ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya. (**)
