Kabarpublic.com – Bangsa Indonesia tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang kian mengkhawatirkan.
Aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah pada pekan lalu tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat diwarnai kericuhan.
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan membutuhkan sikap arif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media dinilai memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025).
Rapat tersebut diikuti Dewan Pembina SMSI, Reda Mathovani, yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, serta Dewan Penasehat dan Dewan Pakar SMSI.
Kehadiran mereka diharapkan memberikan pandangan objektif dalam merespons situasi bangsa saat ini.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.
“Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif baik untuk pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Firdaus menambahkan, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar sebelum menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.
Dalam diskusi, SMSI menekankan pentingnya media menjaga demokratisasi di tengah ketegangan sosial-politik. Media, meski menyuarakan kebebasan berekspresi, diminta tidak terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.
Dewan Pakar SMSI, Prof. Henri Subiakto, mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang mendapat perhatian publik.
“Jangan sampai isu-isu penting tenggelam karena adanya kerusuhan atau demo-demo ini,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat SMSI, Prof. Taufiqurahman, menilai aksi massa yang terjadi tetap harus dilihat sebagai bagian dari ekspresi demokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa SMSI perlu menyuarakan hentikan kekerasan, provokasi, dan agitasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“SMSI harus menghadirkan berita-berita yang solutif dan meneduhkan, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025), yang melibatkan pengurus dari seluruh daerah. Forum tersebut akan menjadi wadah konsolidasi untuk menghimpun pandangan dan aspirasi dari berbagai wilayah.
Firdaus menegaskan, hasil rapat pleno nantinya akan menjadi dasar bagi SMSI dalam menyusun pernyataan sikap resmi yang dijadwalkan diumumkan pada Jumat (5/9/2025).
“Pernyataan ini bukan sekadar respons sesaat, tetapi sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi,” pungkasnya. (**)
