Kabarpublic.com — Bupati Luwu, H. Patahudding, melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Robben Riko, A.Md, di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Luwu sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Dr. Robben Riko, menjelaskan bahwa Wekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden yang dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian Sosial.
Ia menuturkan bahwa program ini berlandaskan Trilogi Presiden, yakni: Memuliakan wong cilik atau dhuafa melalui pelayanan terbaik dan fasilitas unggulan.
Kemudian menjangkau yang belum terjangkau, menyentuh masyarakat paling bawah yang tertinggal.
Dan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dengan menumbuhkan harapan serta kepercayaan diri agar masyarakat bisa bermimpi besar.
“Semua ini dilakukan karena Presiden mencintai rakyatnya,” ujar Sekjen Kemensos.
Robben menegaskan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini, termasuk dalam pemilihan kepala sekolah yang berintegritas, memiliki empati sosial, dan dapat menjadi panutan bagi guru serta siswa.
Bahkan pihaknya juga memastikan, seluruh fasilitas Sekolah Rakyat akan disiapkan dengan kualitas terbaik sesuai arahan Presiden.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menyambut baik dukungan dari Kementerian Sosial.
Ia meyakini, kehadiran Sekolah Rakyat akan membawa dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Luwu, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini akan sangat membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu melalui peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat juga akan mendukung upaya penataan kawasan kumuh,” ungkap Bupati.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Luwu turut didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala BKAD, Kepala Dinas PUTR, dan Kepala Bagian Hukum.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di wilayah-wilayah tertinggal. (**)
