Kabarpublic.com – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar PNP dan Pasar Andi Tadda pada Jumat (18/7/2025).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, sekaligus merespons keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran beras oplosan di pasar tradisional.
Rombongan anggota Komisi C menyusuri kios-kios pedagang beras guna meninjau kondisi lapangan secara langsung.
“Kita pantau harga beras,” ujar Anggota Komisi C, Sadam, singkat namun tegas di sela-sela kunjungan.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam pemantauan itu, Komisi C juga berdialog langsung dengan pedagang untuk mengetahui dinamika harga beras dalam beberapa pekan terakhir.
Sejumlah pedagang mengeluhkan harga beras yang masih relatif tinggi meski pasokan dianggap stabil.
Kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan adanya praktik beras oplosan turut menjadi sorotan utama dalam sidak kali ini.
“Kami ingin memastikan tidak ada praktik nakal seperti beras oplosan. Hal itu sangat merugikan konsumen dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap pasar tradisional,” tambah Sadam.
Komisi C menegaskan akan rutin melakukan pengawasan, serta membuka peluang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
Masyarakat juga diimbau agar melapor jika menemukan indikasi beras oplosan atau praktik dagang curang lainnya.
Aksi blusukan ini disambut positif oleh para pedagang maupun warga pasar. Mereka merasa diperhatikan dan berharap pengawasan semacam ini terus dilakukan.
“Kami senang ada yang datang lihat langsung. Kadang harga naik bukan karena kami, tapi dari distributor. Kalau bisa, itu juga ikut diawasi,” ungkap salah satu pedagang beras di Pasar Andi Tadda.
Komisi C memastikan hasil sidak ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga beras serta mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. (**)
