Kabarpublic.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Palopo terus mempererat hubungan dan sinergitas dengan pemerintah daerah.
Hal itu ditunjukkan melalui audiensi bersama Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Ahmad Syarifuddin Daud, di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Jalan Andi Patimura, Selasa (2/9/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, jajaran pengurus SMSI Kota Palopo hadir langsung, dipimpin oleh Ketua SMSI Palopo, Dedy Arianto SH, didampingi Sekretaris Andi Polygama Anton, Bendahara Abdy, Bidang Organisasi Bung Tomo, Bidang Humas Musakkar Djabal Tira, serta Fatmawati.
Sekretaris SMSI Kota Palopo, Andi Polygama Anton atau akrab disapa Yoga, menyampaikan apresiasinya atas waktu yang diberikan Wakil Wali Kota untuk menerima rombongan SMSI.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang sudah menerima kehadiran SMSI. Pemerintah dengan pers merupakan mitra kerja sama, oleh karena itu kami berharap sinergitas antara SMSI dan Pemerintah Kota Palopo dapat terjalin dengan baik,” ujar Yoga.
Ia menegaskan, SMSI Palopo sebagai wadah perusahaan media siber berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang, akurat, dan edukatif bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Ahmad Syarifuddin Daud, menyatakan dukungannya terhadap peran SMSI di Kota Palopo.
Menurutnya, media siber memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami tentu sangat mendukung kehadiran SMSI di Kota Palopo. Kehadiran organisasi media seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan, terutama dalam penyebaran informasi yang benar dan membangun citra positif daerah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan pemerintah dan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pers adalah pilar demokrasi, dan pemerintah tentu sangat membutuhkan kerja sama yang baik dengan insan media,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal semakin eratnya hubungan antara SMSI dan Pemerintah Kota Palopo demi tercapainya visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (**)
