Kabarpublic.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengelar rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, dan TAPD Pemkot Palopo pada Senin (24/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Darwis, didampingi Wakil Ketua II, Alfri Jamil, serta melibatkan lintas Komisi A, B, dan C.
RDP itu dalam rangka mengetahui lebih jelas progres penggunaan anggaran atas penyelenggaraan Pilkada 2024.
Ketua DPRD, Darwis, menyoroti peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.
Ia menegaskan bahwa Bawaslu harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
“Jangan lagi ada PSU yang kedua kalinya. Bawaslu harus memastikan PSU bebas dari unsur pelanggaran. Jika ada yang melanggar, tindak sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Darwis.
Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, menanggapi hal tersebut dengan menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua II, Alfri Jamil, menjelaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk mendengarkan serapan anggaran KPU dan Bawaslu pada Pilkada Palopo 2024.
Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan fungsi serta pengawasan terhadap kinerja KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam pemaparan terkait serapan anggaran, Pj Sekda Palopo sekaligus Ketua TAPD, Ilham Hamid, merinci bahwa dari total Rp35,8 miliar anggaran Pilkada 2024, dialokasikan Rp23 miliar untuk KPU, Rp8 miliar untuk Bawaslu, Rp4 miliar untuk Polri, Rp800 juta untuk TNI, serta Rp409.750.000 untuk penanganan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Anggaran PSU yang disiapkan totalnya sebesar Rp10.506.567.000, yang di dalamnya mencakup alokasi untuk Polri sebesar Rp2 miliar, TNI Rp400 juta, dan Bawaslu Rp200 juta,” jelas Ilham Hamid.
Sementara, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani (CSM), meminta penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran launching maskot Pilkada Palopo burung Alo, anggaran debat, serta biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkan dalam proses Pilkada 2024. (*)
