Kabarpublic.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) secara serentak di Kecamatan Bua, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Bua ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Kadis Ketahanan Pangan Luwu, Andi Makkawaru, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah melaksanakan GPM sebanyak 20 kali di berbagai titik.
“Gerakan pasar murah sejak tahun 2025 kami laksanakan 20 kali. Pertama sebelum Ramadan dilaksanakan 12 kali, kemudian sebelum Idulfitri 5 kali, jadi total sekitar 17 kali. Selanjutnya pada bulan Agustus kemarin kami laksanakan di 7 titik, dan alhamdulillah titik ke-7 ini di Kecamatan Bua,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat GPM kembali digelar di lima titik lain, meliputi Kecamatan Walenrang, Lamasi, Walenrang Barat, dan Lamasi Timur.
“Kamis ini di Bajo Barat,” singkatnya.
Meski demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Menurut Andi, alokasi anggaran 2025 hanya sekitar Rp10,5 juta, idealnya cukup untuk 15 kali kegiatan. Sisanya, sembilan kali pelaksanaan dilakukan secara mandiri.
“Kurang lebih sembilan kali mandiri betul, karena ini perintah dan panggilan hati nurani. Kami siap sedia sekalipun itu sukarela. Izin Pak Bupati, semoga di perubahan nanti ada tambahan. Kalau tidak, tetap akan kami laksanakan, apalagi menjelang Natal dan tahun baru biasanya ada gejolak harga,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, ia juga menitipkan doa bagi pimpinan daerah.
“Harapan kami, mudah-mudahan Bupati selalu sehat, diberi kekuatan lahir batin, untuk menjadi pemimpin terbaik bagi masyarakat Luwu,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.
Ia mendorong agar setiap desa memiliki kios pangan yang bisa langsung mengambil pasokan beras Bulog.
“Terkait inflasi hari ini, saya minta camat dan kepala desa upayakan ada kios pangan di setiap desa. Silakan berhubungan dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengambil surat rekomendasi. Izin tidak dibayar. Kalau ada usaha warung sembako, silakan minta rekomendasi agar bisa mengambil beras SPPH Bulog seharga Rp11 ribu, dengan HET Rp12.500. Diupayakan satu desa satu kios pangan,” jelasnya.
Bupati juga memastikan akan menambah dukungan anggaran GPM jika pengusulannya dilakukan lebih awal.
“Terkait penambahan anggaran GPM, Insya Allah akan ditambah. Karena tidak ada alasan kalau untuk urusan masyarakat, apalagi kebutuhan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Patahudding mengungkapkan bahwa Kecamatan Bua menjadi salah satu wilayah dengan alokasi anggaran terbesar tahun ini.
“Kita lihat Kecamatan Bua, kecamatan paling banyak anggaran masuk tahun ini. Rencana pembangunan rumah sakit regional sekitar Rp400 miliar, sekolah rakyat di Labokke Rp250 miliar. Itu dua program saja sudah mencapai Rp600 miliar. Ditambah penguatan tebing sungai Bua, ada juga di Desa Raja, dan pembangunan jembatan kurang lebih Rp10 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, ruas jalan Bua–Toraja juga mulai dibenahi. Selain itu, Pemkab Luwu tengah menyiapkan rencana pembangunan pabrik penggilingan padi skala besar di Kecamatan Walenrang di atas lahan lima hektare.
“Sarana pabrik penggilingan padi terbesar tinggal persetujuan DPR. Kalau itu disetujui, pabrik besar akan dibangun di Walenrang. Dengan begitu harga gabah bisa lebih stabil,” ungkapnya.
Patahudding juga menyoroti desain drainase di Lapangan Bua yang dinilai kurang baik. Ia meminta Camat Bua segera mengidentifikasi kebutuhan prioritas sebelum pembahasan APBD Pokok 2026.
Dengan hadirnya GPM di berbagai titik, Pemkab Luwu berharap harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan masyarakat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok. (**)
